Sushila Karki, Perempuan Mantan Ketua MA yang Dipercaya Gen Z Pimpin Nepal di Tengah Krisis

By Arintha Widya, Jumat, 12 September 2025

Sushila Karki PM sementara Nepal pilihan Gen Z

Parapuan.co - Nepal memasuki babak politik baru setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri di tengah gelombang protes besar-besaran yang berujung kerusuhan. Ratusan pengunjuk rasa menyerbu kantor perdana menteri, membakar gedung Mahkamah Agung serta parlemen, hingga bentrokan yang menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.

Di tengah kekosongan kepemimpinan ini, nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, muncul sebagai sosok yang dipercaya untuk menakhodai pemerintahan sementara. Meski mungkin hanya sementara, ia disebut sebagai perdana menteri perempuan pertama yang memimpin Nepal.

Seperti apa sosok dan kiprah Sushila Karki yang dipercaya oleh Generasi Z atau Gen Z menjadi pemimpin sementara di tengah krisis kepemimpinan di Nepal? Simak uraiannya sebagaimana dirangkum dari Indian Express berikut ini!

Dari Akademisi Hukum ke Puncak Kehakiman

Lahir di Biratnagar pada 7 Juni 1952, Sushila Karki menempuh pendidikan sarjana di Mahendra Morang Campus pada 1972, lalu melanjutkan magister ilmu politik di Banaras Hindu University, India (1975), dan gelar hukum di Tribhuvan University, Nepal (1978). Sejak masa mudanya, ia sudah terlibat dalam gerakan demokrasi lewat Nepali Congress yang saat itu masih berjuang melawan sistem monarki.

Sushila Karki mengawali karier hukum sebagai advokat dan pengajar sebelum diangkat sebagai hakim tetap di Mahkamah Agung pada 2006. Tujuh tahun kemudian, ia menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal.

Reputasi Anti-Korupsi

Di dunia hukum, Karki dikenal tegas dan berani mengambil keputusan kontroversial. Salah satu putusan monumental adalah membatalkan penunjukan Lokman Singh Karki sebagai pimpinan badan antikorupsi (CIAA) karena dianggap sarat kepentingan politik.

Ia juga menangani berbagai perkara besar, termasuk kasus korupsi Om Bhakta Rana, dugaan penyalahgunaan dana pasukan penjaga perdamaian PBB, serta kasus hak surrogacy dan hak properti keluarga kerajaan.

Baca Juga: Rumahnya Dibakar Demonstran, Istri Mantan PM Nepal Meninggal Dunia