Rida menuturkan transformasi subsidi berbasis orang ini nantinya akan membuat penghematan yang cukup besar dalam anggaran belanja negara (APBN).
Ia menggambarkan, jika tidak adanya reformasi skema subsidi ini, maka pada tahun 2022 nanti, subsidi listrik bahkan bisa mengeruk anggaran APBN mencapai Rp 61,6 triliun.
Maka dari itu, penghematan dapat didapatkan ketika mengeluarkan 15,2 juta pelanggan PLN golongan 450 VA yang berpotensi tak menerima subsidi pada tahun 2022.
"Kira-kira asumsi penghematan atau belanja negara yang bisa kita kurangi itu mencapai Rp 22,12 triliun. Artinya kalau pemilahan ini dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa tinggal hanya Rp 32 triliun saja," tambahnya.
Baca Juga: Menunjukan Tren Positif, Mitsubishi Targetkan Hal Ini di 2021
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, sebelumnya juga sempat berkomentar bahwa pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya saat ini, pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah masih kerap "melenceng" karena ketidakakuratan data.
Sebagai contohnya adalah, subsidi LPG 3 kilogram yang hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin.
Sedangkan di sisi lain, 40 persen orang yang tergolong mampu justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.
"Kelihatan bahwa yang menikmati subsidi itu adalah orang yang justru yang tidak berhak. Inilah yang kita perbaiki ke depan. Datanya bisa kita acu ke DTKS. Dan ini sudah termasuk petani, nelayan. Jadi bisa kita pastikan semuanya itu bisa tercover," kata Febrio.
(*)
